Medan –
Ahli aturan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendesak dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi undang-undang (RUU) Pilkada yg mau diparipurna kan hari ini. KPU diminta mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Pilkada.
“Menyikapi keluarnya putusan MK Nomor Nomor 60/PUU-XXII/2024, KPU mesti taat hukum, dengan mematuhi dan memedomani putusan MK tersebut,” kata Dekan Fakultas Hukum UMSU Faisal, Kamis (22/8/2024).
Putusan MK tersebut dinilai menampilkan keberpihakan terhadap penegakkan demokrasi di Indonesia. Putusan MK itu juga dinilai meruntuhkan hegemoni partai politik yg dianggap dikuasai dua orang.
“Dengan keluarnya putusan, MK ingin menampilkan bukti terhadap penduduk bahwa masih ada hati nurani pada hakim MK, buat menemani konstitusi dan menegakkan demokrasi di negara Indonesia. Pasca putusan MK yg mengecewakan penduduk terkait dengan batas usia cawapres kemarin,” ucapnya.
“Selain itu putusan MK sudah meruntuhkan kesombongan dan hegemoni partai politik yg hanya dikuasai dan dikendalikan oleh sekelompok orang saja, padahal konstitusi kalian telah menampilkan legitimasi yang berdampak terhadap partai politik dalam menyeleksi kepemimpinan bangsa dan negara, baik tingkat nasional maupun daerah,” imbuhnya.
Sehingga political will KPU dinantikan penduduk terhadap putusan MK ini. KPU diminta bagi secepatnya menyesuaikan peraturan sama halnya seumpama KPU cepat merespons putusan MK terkait batas usia capres-cawapres tahun dulu.
“Pasca putusan MK tersebut kalian berharap KPU mesti taat dan patuh terhadap putusan MK ini dengan secepatnya menyesuaikan peraturan KPU dengan putusan MK ini, sesegera mungkin selaku mana respon KPU terhadap putusan MK terkait batas usia capres cawapres kemarin,” ujarnya.
MK disebut ialah forum tertinggi yudikatif yang memiliki kewenangan pengujian UU dan putusannya bersifat tamat dan mengikat. Sehingga tertutup seluruh bentuk upaya aturan dan mesti dipatuhi oleh segala pihak.
“Mahkamah Konstitusi ialah forum yudikatif yang memiliki kewenangan sedang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yang putusannya bersifat tamat dan mengikat, serta sifat berlakunya sesuai dengan asas erga omnes. Itu artinya, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sudah tertutup semua bentuk upaya aturan dan mesti dipatuhi oleh siapapun, tergolong oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah sekalipun,” sebutnya.
| Baca juga: Tangani Kemiskinan, Pj Gubsu Luncurkan Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak |
Faisal mengingatkan biar pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk menjadi pihak yang taat hukum. Sebab Faisal mengira ada upaya mempercepat pembahasan RUU Pilkada dan pengeluaran Perppu.
“Kita berharap baik dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah jangan menjadi pihak-pihak yg tidak taat terhadap hukum, hal ini layak diingatkan sebab layak disangka ada kesibukan mempercepat pembahasan RUU Pilkada, dan pengeluaran Perppu,” ungkapnya.
Sehingga apabila praduga itu benar, maka pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sudah sedang pembangkangan konstitusi. Oleh sebab itu presiden dan dewan perwakilan rakyat mesti menghentikan pembahasan RUU Pilkada.
“Jika hal dugaan-dugaan ini benar kita menganggap pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sudah sedang pembangkan konstitusi. Oleh sebab itu kita berharap Kepala Negara dan dewan perwakilan rakyat menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada,” tutupnya.
| Baca juga: Aksi Anarkis Geng Motor di Medan yang Bacok Polisi di ketika Hendak Tawuran |
Leave feedback about this