Hti Disebut Masih Eksis, Pemerintah Diminta Waspada

Mantan petinggi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ayik Heriansyah, menyebut bahwa organisasi terlarang itu masih eksis hingga kini. Meskipun pemerintah sudah menyatakan HTI selaku organisasi terlarang alasannya membuatkan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI.

“Tidak ada (perubahan acara HTI), masih sama,” kata Ayik pada diskusi bertajuk ‘Isu Kebangkitan Khilafah dan Peta Ancaman Radikalisme dan Terorisme’ di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Alumni Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan, segala acara HTI masih ada hingga kini. Namun mereka hanya berkamuflase dalam menggaungkan ideologi ekstremnya merupakan khilafah.

“Dia nggak pake nama Hizbut Tahrir, aktivitas sama masih berjalan. Dulu terbuka, kini di rumah gitu, namun acara tetap jalan,” ungkapnya.

Anggota Terus Bertambah, Masuk Dari Jalur Kampus

Hal senada juga disampaikan oleh Eks pengelola DPP HTI, Rida Hesti Ratnasari. Dia menyebut organisasi terlarang tersebut masih eksis, bahkan anggotanya selalu bertambah.

“Pertanyaan sungguh baik, apakah bertambah atau berkurang? bertambah, exactly niscaya bertambah,” ucapnya.

Rida yang kini menjadi Peneliti Aliran Agama Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan dalam perekrutan, ada banyak cara yang dijalankan oleh HTI. Salah satunya merupakan dari perguruan tinggi tinggi atau kampus.

Eks pengelola DPP HTI, Rida Hesti Ratnasari. Foto: Ondang/.

Mereka menargetkan para mahasiswa gres di sejumlah universitas ternama. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, tapi dari pengalamannya di ketika pertama kali bergabung dengan organisasi terlarang tersebut di Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Di mana kalian mahasiswa gres dibina di BKIM itu, Rohis yang resmi. Bayangkan dari daerah Banyuwangi itu ya, PMDK, menyimak Islam yg belum pernah aku dengar, sekomprehensif itu membahas semua permasalahan kehidupan, jadilah wow gitu. Itu tahun 1991,” ujarnya.

“Untuk agent of change yang nanti mulai diproses menjadi ideologi, itu memang terbesar di kampus. Tetapi bagi yang ikut alasannya pragmatis, ikut alasannya simpati, itu dari penduduk lazim banyak,” tambah Rida.

Selain itu, Rida mengatakan HTI juga masuk mencari orang yang dijadikan target lewat komunitas-komunitas yang tak terlampau terlihat identitas keagamaannya. Mereka berkamuflase menggunakan nama umum.

“Nama-nama yang sungguh soft, umpamanya Serikat Istri Strong, Kemudian, Muslimah Cinta Kota Ini, Kota Itu yang bagi penduduk itu prospektif suatu usaha yg menyenangkan. Itu dapat menarik. Nah, apabila ikut itu dapat strong kita-kita,” bebernya.

Tujuannya, sebut Rida, merupakan agar HTI yang berambisi membangun pemerintahan khilafah itu bisa berkuasa dan tak memperbolehkan adanya demokrasi selaku tatanan politiknya.

“Demokrasi dilarang ada di dalam pemerintahan khilafah islamiyah yg didirikannya suatu saat, yg diperjuangkannya,” sebut dia.

“Karena (demokrasi) berlainan dengan metode pemerintahan khilafah, itu konsisten,” lanjut Rida.

Untuk itu, Rida meminta agar pemerintah mampu lebih tegas dalam menindak organisasi terlarang tersebut hingga ke akar-akarnya. Hal itu sekaligus mempertahankan keutuhan bangsa.

“Implementasinya (pemerintah kurang tegas) ya, implementasinya. Kemudian tentu, political will yg (untuk) konsistensi itu melindungi negara ini,” jelasnya.

Dorong Pemerintah Indonesia Perketat Regulasi

Rida juga mendorong pemerintah bagi memperkuat regulasi yg ada. Pasalnya, ideologi ekstrem yg gencar disebarkan HTI masih masif meningkat di masyarakat.

“Kekosongan regulasi ini terang secepatnya mesti diisi ya. Misalnya, usaha politik di luar DPR mesti dikontrol batas-batasnya,” kata Rida.

Termasuk mendorong agar batasan mempergunakan demokrasi ini mesti diperjelas. Sebab, anggota organisasi terlarang itu memang sengaja ‘menggunakan’ demokrasi untuk meruntuhkan demokrasi itu sendiri.

“Apakah boleh demokrasi ini dimanfaatkan untuk memperjuangkan metode yang meruntuhkan demokrasi? Nah itu juga perlu dikontrol ya,” terangnya.

Pemerintah juga dibutuhkan untuk merencanakan prosedur dan metode buat pencegahan dini. Mulai dari mengetahui ciri-ciri ideologi ekstrem yang ada di masyarakat.

“Kemudian di level praktis, pemerintah juga mesti mempekerjakan penduduk bagi early warning system,” sambung dia.

Dia mencontohkan, adanya gelaran pengajian di suatu daerah yg dibarengi oleh sejumlah jemaah, di mana para jemaah justru diajarkan membaca suatu kitab menggunakan abjad Arab gundul.

Ternyata, di ketika kitab ini dibaca, yg dibahas justru soal struktur negara, bukan fatwa agama. Ketidaktahuan ini yang menurutnya penting untuk dicegah oleh pemerintah.

“Bayangkan, ngajinya saja struktur negara. Tapi, siapa yang aware, tidak satupun jemaah yg tiba ke masjid itu mengetahui bahwa itu kitab yang hendak menggulingkan NKRI,” jelasnya.

“Jadi, awareness di seluruh level hingga RT/RW itu utama ya dan kerja sama dengan banyak sekali pihak,” imbuhnya.

htihizbut tahrir indonesiaHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya