Jakarta –
Sekretaris Utama Badan Penyelenggaraan (BP) Haji, Teguh Dwi Nugroho, menyodorkan keresahan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalami defisit bila pembiayaan haji lebih bergantung pada dana manfaat. Apalagi, katanya, ada dua kali animo haji pada 2028.
“Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian serius ini dikhawatirkan akan terjadi kelemahan anggaran, di saat penyelenggaraan haji dilaksanakan dua kali dalam satu tahun Masehi,” kata Teguh dalam Rapat Dengar Pendapat bareng Komisi VIII dewan perwakilan rakyat yang membahas pinjaman budget dan ongkos penyelenggaraan haji di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
| Baca juga: Luhut Klaim Danantara Dikelola Orang Profesional, Jamin Tak Ada Titipan |
Dia menyampaikan di sekarang ini rata-rata bagan pembiayaan berisikan 60% ditanggung jemaah lewat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan 40% berasal dari nilai manfaat. Nilai faedah ialah dana yang didapat dari pengembangan keuangan haji lewat penempatan dan investasi.
“Besaran persentase perbandingan rata-rata Bipih itu termasuk nilai faedah sebesar 60%, ini bila dirata-rata dalam kisaran. Kemudian berbanding 40%. 60% berasal dari Bipih dan 40% berasal dari nilai manfaat,” sebutnya.
Dia ketakutan dana nilai faedah yang digunakan untuk menutup ongkos haji cepat habis sehingga besar lengan berkuasa pada keberlanjutan haji di masa depan. Dia merekomendasikan pergantian struktur pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Oleh kesannya dikehendaki perbaikan struktur pembiayaan Bipih yang lebih berorientasi terhadap keberlanjutan dan haji yang di sekarang ini dikontrol oleh Badan Pengelola Keuangan Haji,” sebutnya.
Dia menyarankan ada penurunan besaran nilai faedah untuk pembiayaan haji. Dia menyampaikan mesti ada efisiensi ongkos operasional haji.
“Menurunkan secara sedikit demi sedikit besaran nilai faedah dengan mengefisiensikan ongkos operasional haji lewat pemberdayaan ekosistem ekonomi haji,” ujarnya.
Selain itu, beliau juga merekomendasikan ongkos operasional haji yang tidak berafiliasi pribadi dengan jemaah dialihkan dalam alokasi APBN. Antara lain ongkos operasional seumpama gaji petugas haji sampai pengelolaan metode informasi haji.
“Membiayai seluruh operasional haji yang tidak berafiliasi pribadi dengan jemaah dalam alokasi APBN,” kata dia.
Teguh merekomendasikan penggunaan besaran nilai faedah diturunkan secara bertahap. Dia mendorong pengelolaan nilai faedah dengan prosedur investasi berbasis syariah. Dia juga merekomendasikan kesibukan edukasi haji dijalankan menggunakan budget kesibukan pendidikan.
“Jika dimungkinkan penggunaan budget kesibukan pendidikan dalam rangka menampilkan pinjaman budget berupa edukasi literasi haji terhadap jemaah haji atau masyarakat,” tuturnya.
| Baca juga: Pertamina Pamer Pendapatan Naik 15% Dalam 3 Tahun, Sempat Capai US$ 84,9 M |
Simak juga Video ‘Cak Imin Usul Bentuk Kementerian Haji Lalu Dipisah dari Kemenag’:
hajidpr
