Mau Bagi-Untuk Lahan Ikn Gratis Ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

Usulan untuk-buat lahan gratis di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk negara-negara kawan dekat yang ingin membangun kantor kedutaan besar di sana menuai kritik. Usulan ini rencananya akan disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai peran serta lahan secara hanya-hanya menyediakan keputusasaan pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Pasalnya jikalau IKN berhasil maka pemerintah tidak mulai menganjurkan wangsit tersebut.

“Saya rasa peran serta lahan secara cuma-hanya ini menyediakan bahwa pemerintah telah hopeless terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jika ada impian IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu sibuk-sibuk bagi lahan buat pemerintahan negara lain kan?” katanya terhadap , Senin (17/2/2025).

Menurutnya pembangunan kantor kedutaan besar di IKN bakal dilaksanakan sendirinya oleh negara kawan dekat saat IKN sudah resmi ditetapkan selaku ibu kota Indonesia melalui terbitnya Keputusan Kepala Negara (Keppres). Nailul menyebut pemerintah negara lain belum menilai ibu kota Indonesia mulai pindah ke IKN.

“Kedubes akan berdiri kantor dengan sendirinya saat Ibu Kota Negara Indonesia sudah diputuskan dengan Keppres. Ketika tak ada Keppres, bagi apa Kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum terbangun dengan penuh. Sine qua non jaminan secara formal dan juga budget mudah-mudahan pembangunan IKN dapat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai memindahkan kantor kedutaan besar ke IKN bukan problem gampang. Pasalnya sejumlah negara telah punya kantor di Jakarta dengan ongkos pembangunan yg tak murah.

Artinya kalau pun pendapat itu disetujui Prabowo belum pasti negara-negara kawan dekat bersedia membangun kantor lagi di IKN. Agus juga menilai Indonesia tidak mampu mengendalikan opsi negara lain.

“Kalau buat-bagi lahan terhadap kedutaan, menurut saya itu sukar bisa terjadi sebab kedutaan itu kan sudah membangun kedutaan itu di Jakarta, terus tiba-tiba disuruh pindah, nggak mau lah. Kedutaan AS berapa triliun itu mereka berdiri di Merdeka Selatan (Jakarta),” ujarnya.

“Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara yang lain, nggak mungkin lah seluruh sudah milik kedutaan di Jakarta, selalu suruh pindah sebelum 2028, mana mau dia. Apalagi sebagian besar masih baru-baru dia,” sambung Agus.

Sebelumnya, Basuki menerangkan bahwa pendapat pengajuan akomodasi lahan gratis kedutaan terhadap Prabowo dilaksanakan bagi mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara kawan dekat di IKN, selaras dengan planning pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

“Saya tegaskan bahwa bukan aku yg menetapkan. Saya sampaikan bahwa aku mulai menganjurkan terhadap Bapak Presiden selaku langkah buat memukau mereka lebih cepat,” jelasnya.

Basuki menyertakan dengan sasaran IKN selaku ibu kota politik pada tahun 2028, maka semestinya kantor-kantor kedutaan gila juga sudah akan dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah merencanakan lahan seluas 62,9 hektare selaku lokasi diplomatic compound.

Simak juga Video ‘Basuki Ungkap Aturan IKN Kena Potong Rp 1,15 Triliun’:

[Gambas:Video 20detik]

iknlahan gratiskedutaan besarpembangunan iknkritik pemerintahprabowo subiantopemindahan ibu kota