Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie – Foto: Agung Pambudhy Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Kepala Negara Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie merekomendasikan beberapa hal. Anindya mengatakan Sritex mampu menjadi pintu masuk buat
Bank Indonesia/Foto: Rachman Haryanto Jakarta – Pemerintah memiliki utang jatuh tempo terhadap Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bareng BI kurun COVID-19 dahulu. Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Inspeksi (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa
Foto: Gedung BPK/Foto: Istimewa Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan yang dialami oleh PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Permasalahan mulai dari keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai. Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 terhadap PT Pindad, anak
Anggota dewan perwakilan rakyat RI Novita Hardini di saat menemui golongan wanita perajin besek di Trenggalek. (Foto: Istimewa) Trenggalek – Anggota dewan perwakilan rakyat RI Novita Hardini mendorong wanita Trenggalek berdaya dengan mempergunakan saluran keuangan secara inklusif. Literasi dan saluran keuangan yang bagus akan memajukan perekonomian mereka. Saat berjumpa pribadi dengan golongan wanita perajin besek
Ilustrasi pemahaman integrasi nasional menurut para ahli. (Foto: Freepik/freepik) Daftar Isi Pengertian Integrasi Nasional Menurut Pakar 1. Ramlan Surbakti2. Kurana3. Saafaroedin Bahar4. Djuliati Suroyo5. Riza Noer Arfani6. Nazaruddin Sjamsudin7. Howard Wriggins8. Myron Weiner9. J Soedjati Djiwandono10. R M Soedarsono11. J Djamaluddin Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional Faktor Pendukung Integrasi NasionalFaktor Penghambat Integrasi Nasional Jogja
Ujі mеnсоbа jаdwаl mаkаn ѕіаng bеrgіzі оlеh реmkоt Pеkаnbаru (Fоtо: dоk. Dіѕkоmіnfоtіk Pеkаnbаru) Jаkаrtа – Pemerintahan Presiden Jokowi meninggalkan legasi pembangunan infrastruktur yg masif akan dari jalan tol, bandara, hingga bendungan. Sementara Wapres Maruf Amin memastikan gampang-mudahan pemerintahan gres tetap meneruskan jadwal pengentasan stunting (tengkes) bagi merealisasikan sumber daya insan (SDM) yang lebih berkualitas. Stunting
Ilustrasi.Foto: Rachman Haryanto Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun. Jumlah itu setara dengan 60,16% dari sasaran yg ditetapkan tahun ini Rp 1.988,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak Agustus 2024 itu turun 4,02% dibandingkan periode yang serupa tahun dulu. Meski begitu, penurunannya mulai mengalami perbaikan dibandingkan dua bulan
Foto: Ignacio Geordy Oswaldo Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bermaksud bagi membangun konsorsium penilai Innovative Credit Scoring (ICS) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara lazim credit scoring yaitu metode analisa terhadap kesanggupan seseorang dalam mengeluarkan duit keharusan pinjamannya, tergolong kredit kerja keras rakyat
Vіrdіkа Rіzkу Utаmа (Fоtо: dоk. рrіbаdі) Jаkаrtа – Kеbіjаkаn mаnсаnеgаrа Indоnеѕіа ѕеlаmа ѕаtu dеkаdе dі bаwаh Kераlа Nеgаrа Jоkо Wіdоdо (Jоkоwі) mеnаndаі реrubаhаn utаmа dаlаm саrа nеgаrа іnі tеrlіbаt dеngаn dunіа. Dеngаn реndеkаtаn уg lеbіh kоnѕеntrаѕі раdа рrаgmаtіѕmе еkоnоmі dаn dірlоmаѕі bіlаtеrаl, Jоkоwі tеlаh mеngаlіhkаn аrаh dаrі kеbіjаkаn mаnсаnеgаrа уаng ѕеbеlumnуа lеbіh multіlаtеrаl dаn nоrmаtіf.
Ilustrasi pajak – Foto: Shutterstock/ Jakarta – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buat penduduk yang membangun rumah sendiri bakal mengalami peningkatan pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan peningkatan PPN di tahun 2025. Kenaikan PPN pada tahun 2025 sendiri dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 wacana Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP