infoglobalid Blog BeritaEkonomiBisnis Pemerintah Setop Penyaluran Bansos Beras, Ini Alasannya
BeritaEkonomiBisnis

Pemerintah Setop Penyaluran Bansos Beras, Ini Alasannya

Pembagian proteksi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ditangani di Kantor Desa Ragajaya, Kabupaten Bogor, Jumat (23/2/2024). Warga mengantre panjang.
Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta

Badan Pangan Nasional mengatakan penyaluran proteksi pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sementara disetop. Langkah itu ditangani dalam rangka mempertahankan harga gabah agar tidak anjlok.

“Dalam beberapa bulan ini, untuk SPHP dan proteksi pangan itu sementara ditiadakan. Karena jikalau kalian terus membanjiri pasar, maka harga gabah tak akan naik-naik,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, di meeting dengar rekomendasi dengan Komisi IV dewan perwakilan rakyat RI, Selasa (4/2/2025).

Arief menerangkan langkah itu dalam rangka mempertahankan harga di hulu yaitu petani, mengingat panen raya mulai secepatnya dimulai. Apalagi di sekarang ini harga gabah di dua tempat masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.

“Jadi menyeimbangkan hulu dan hilir, pastinya ini yang ditangani pemerintah dan kesimbangan ini yang dijaga. Inflasi kita terbaik dari tahun 1956, di segi yang lain kami mesti mengembangkan kemakmuran petani,” jelasnya.

Keterangan yg serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono penyaluran proteksi pangan dan beras SPHP yg dipastikan buat 6 bulan selama 2025, sementara ditunda.

“Untuk 6 bulan ke depan sementara ini proteksi pangan belum ditangani bagi mempertahankan stabilitas harga gabah itu sendiri,” jelasnya.

Saat ini Bulog tengah diperintahkan buat menyerap harga beras sebanyak 3 juta ton. Sasaran ini ditangani selama masa panen raya.

Sebelumnya, dipahami proteksi pangan beras dan SPHP akan disalurkan selama enam bulan di 2025. Hal ini dibilang Arief dalam informasi tertulis, dikutip, Selasa (31/12/2024).

“Alhamdulillah, Bapak Kepala Negara Prabowo sudah merestui proteksi pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Makara Januari, kemudian Februari. Kemudian yg 4 bulan lagi, nanti diadaptasi kapan bulannya,” kata Arief.

Arief mengatakan pihaknya siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke-16 juta akseptor proteksi pangan (PBP) di 2025 selama enam bulan. Hal ini merupakan bab dari paket kebijakan ekonomi dan alas bagi penduduk berpendapatan rendah.

“Kita ketahui buat proteksi pangan beras di 2025, pemerintah selalu mempertajam database akseptor PBP. Untuk itu, kalian fokuskan pada kalangan desil 1 dan 2, serta wanita yg yaitu wanita kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” terang Arief.

Tonton juga Video: Zulhas Ungkap Bansos Beras Ditambah Makara 6 Bulan

[Gambas:Video 20detik]

bansos berasbantuan panganstabilitas hargabulogkesejahteraan petani

Exit mobile version